Semarang, MEDIASURYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Ajakan ini disampaikan Nusron dalam dialog bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025). Dalam pertemuan itu, Nusron menyoroti masih banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan tersertipikasi, serta pentingnya penyusunan RDTR untuk mendukung kepastian hukum tata ruang dan menarik investasi.
“Jika tidak segera disertipikasi, tanah-tanah ini berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, serta para bupati dan wali kota,” ujar Menteri Nusron.
Di Jawa Tengah sendiri, sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare tanah belum memiliki sertipikat. Sementara itu, dari 322 RDTR yang menjadi target, baru 60 yang telah tersedia. Menteri Nusron menekankan bahwa penyusunan RDTR tidak boleh mengabaikan aspek ketahanan pangan, terutama agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Investor sebelum masuk akan melihat lokasi dan status hukumnya. Maka kita harus pastikan keduanya jelas. Karena itulah pentingnya RDTR. Tapi ingat, jangan sampai RDTR yang disusun justru mengorbankan lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan RDTR dan sertipikasi tanah, Menteri Nusron juga menyinggung pentingnya pendayagunaan tanah tidak produktif, termasuk lahan eks-HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya. Menurutnya, tanah yang memiliki kepastian hukum akan memiliki nilai tambah dan menjadi daya tarik bagi investasi.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga menyerahkan secara simbolis 474 sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) kepada pemerintah daerah se-Jawa Tengah, terdiri dari 31 sertipikat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat untuk pemerintah kabupaten/kota.
Dialog strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah Lampri, serta para kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Sumber: ATR/BPN DELI SERDANG
Kontributor : (Agung)