Sumut,mediasurya.id – Pelantikan pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi momentum krusial dalam perjalanan reformasi birokrasi, Selasa.(4/3/25)
Pergantian pejabat tidak sekadar soal rotasi jabatan, tetapi juga menjadi batu uji bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Gubernur terpilih Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur H. Surya.
Keduanya datang dengan janji yang baru, tapi apakah janji itu akan diwujudkan atau hanya menjadi narasi kosong seperti rezim-rezim sebelumnya??.
Sumut tidak kekurangan jargon reformasi birokrasi, tetapi yang selama ini terjadi lebih sering berupa pergantian kekuasaan tanpa perubahan substansial.
Praktik Intervensi Politik dalam penempatan pejabat masih sangat terasa menjadi penyakit kronis yang terus menggerogoti sistem pemerintahan saat ini.
Jika mutasi dan promosi pejabat masih didasarkan pada kedekatan dengan elite ketimbang kompetensi dan rekam jejak kinerja, maka publik berhak mempertanyakan komitmen pemerintahan baru ini.
Sebagai provinsi yang tengah berbenah, Banten seharusnya menjadikan merit system sebagai fondasi utama dalam manajemen ASN. Proses seleksi berbasis assessment center dan manajemen talenta seharusnya menjadi satu-satunya acuan dalam pengangkatan pejabat.
Ujian Assessment yang telah selesai pada saat yang lalu harus benar-benar menjadi dasar keputusan, bukan sekadar Formalitas untuk Melegitimasi kepentingan tertentu.
Jika hasil Assessment hanya dijadikan alat pembenaran untuk melanggengkan jaringan politik lama, maka perubahan yang dijanjikan tidak lebih dari ilusi.
Di tengah transisi kepemimpinan, peran Kepala BKD Provinsi Sumatera Utara menjadi sangat strategis dalam memastikan seleksi berjalan sesuai prinsip profesionalisme.
Namun, reformasi birokrasi tidak bisa hanya bergantung pada satu individu. Ini harus menjadi tanggung jawab kolektif, terutama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah berjanji dengan hal-hal yang baru.
Jika mereka benar-benar serius membangun pemerintahan yang bersih, maka transparansi dalam seleksi pejabat harus menjadi prioritas utama. Jika tidak, publik akan segera melihat bahwa yang berubah hanyalah figur, sementara sistem tetap bobrok seperti sebelumnya.
Diharapkan Manajemen Talenta harus benar-benar bisa dioptimalkan, kriteria-kriteria dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, kinerja, riwayat jabatan hingga pada attitude (etika) bukan sekedar jargon atau retorika saja, publik saat ini sudah terlalu lama menantikan birokrasi yang bersih dan baik, dan selama ini juga publik terlalu banyak dipertontonkan akrobatik yang ditampilkan oleh para regulasi yang notabene ASN dengan berbagai ekspose pubik yang negatif.
Lebih jauh, evaluasi kinerja pejabat yang terpilih juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Pelantikan pejabat seharusnya menjadi awal dari komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik, bukan sekadar pergantian kursi tanpa dampak nyata. Evaluasi Kinerja sangat penting dan menjadi jantungnya terhadap hasil dari Merit Sistem sebagai pondasi utama dalam manajemen ASN.
Oleh karena itu, mekanisme reward and punishment harus diperkuat. Pejabat yang tidak mampu bekerja optimal harus dicopot, sementara mereka yang berkinerja baik harus diberikan ruang untuk berkembang. Tanpa itu, reformasi birokrasi hanya akan menjadi retorika tanpa makna.
Mekanisme Reward And Punishment harus diperkuat, Pejabat yang tidak mampu bekerja optimal harus dicopot, mereka yang berkinerja baik harus diberikan ruang untuk berkembang.
Dan pada akhirnya, publik tidak akan tertipu lagi oleh pidato dan janji-janji manis. Yang dibutuhkan bukan kata-kata, tetapi tindakan yang lebih nyata.
Apakah Bobby dan Surya benar-benar akan membangun birokrasi yang profesional dan beradab, ataukah mereka hanya akan menjadi bagian dari lingkaran oligarki yang terus menggerogoti pemerintah Provinsi Sumatera Utara??, Waktu akan menjadi hakim, dan rakyat akan mencatat setiap langkah yang mereka ambil. (Red/Tim)