Medan, Media Surya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 5 Sumatera bagian Utara (Sumbagut) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah membangun 7 desa wisata di Sumatera Utara (Sumut).
“Tujuh desa wisata itu yakni Desa Timbang Jaya di Kabupaten Langkat, Desa Lolo Golu di Kabupaten Nias Barat,” kata Kepala OJK KR 5 Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi, kepada para wartawan di Medan, Jumat (16/6/2023).
Desa lainnya, kata pria yang akrab disapa Pak BMR ini, adalah Desa Sisarahili di Kabupaten Nias Utara, Desa Budaya Lingga di Kabupaten Karo.
Baca juga : OJK Perkuat Inklusi dan Literasi Keuangan Digital UMKM Demi Penguatan Ekonomi ASEAN
Selanjutnya, ujar BMR, adalah Desa Karang Anyar di Kabupaten Simalungun, Desa Sidodadi Ramunia dan Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang.
BMR menguraikan, total pembiayaan perbankan yang telah disalurkan kepada masyarakat di 7 desa wisata itu pada triwulan I-2023 mencapai Rp 6,2 miliar atau sebanyak 1.246 debitur.
Ia bilang, penyaluran dilakukan berdasarkan dokumen Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh OJK.
Baca juga : Terkait Pinjol Ilegal, OJK Minta Ini ke Masyarakat Rantau Prapat
Kata BMR, hal ini dilakukan OJK sebagai upaya untuk terus mendorong peran TPAKD sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional semi menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan Sumut.
Nah, dalam rangka menggerakkan roda pembangunan serta mengembangkan keuangan inklusif di desa secara masif guna meningkatkan perekonomian masyarakat, BMR katakan 7 desa itu telah ditetapkan TPAKD Sumut sebagai desa wisata.
Ini dilakukan dalam rangka piloting program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di 7 desa wisata tersebut.
Baca juga : OJK Luar Biasa! Gelar Roadshow Simolek Hingga ke Nias Barat
Ia menambahkan, OJK juga telah menjalin kerjasama dengan TPAKD, pemerintah daerah (Pemda), dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait.
Termasuk telah melaksanakan diskusi grup terpimpin atau focus group discussion (FGD) di 7 desa wisata tersebut dalam rangka melakukan profiling demografi, kondisi keuangan, potensi wisata, fasilitas dan pelaku UMKM.
Pada tahapan selanjutnya, ucap BMR, OJK KR5 akan terus berkomitmen melanjutkan implementasi program kerja EKI di desa wisata.
Baca juga : Ini Alasan Mahendra Siregar Rombak Gerbong Jabatan OJK
Terutama melalui penyelenggaraan kegiatan edukasi, sosialisasi penyaluran KUR bagi pelaku UMKM, business matching.
“Serta pendampingan kepada masyarakat desa secara bersama – sama dengan OPD terkait, dan industri jasa keuangan (OJK),” tegas BMR.(rik)