Medan, MEDIA SURYA – Ratusan massa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara melakukan aksi di Lapangan Merdeka Medan dan PT Telkom Regional Sumatera, pada Jumat (14/4/2023).
Dalam aksinya mahasiswa yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), ini menuntut agar Erick Thohir mundur dari jabatannya.
Aksi yang semula berjalan dengan tertib menjadi ricuh dikarenakan massa yang sudah di depan pintu masuk, tiba-tiba diserang aparat kepolisian dengan cara membabi buta.
Massa yang tidak melakukan perlawanan pun tetap dipukul dan diinjak-injak bahkan dilempari batu oleh aparat kepolisian.
Dalam rekaman yang beredar di berbagai media, terlihat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara (DPD GMNI Sumut), Daniel Sigalingging yang berusaha menenangkan kondisi di sebelah Wakapolrestabes Medan, AKBP Yudhi, tiba-tiba ditarik oleh intel berbaju biru, kemudian dipukul hingga jatuh dan diinjak-injak oleh belasan orang personil kepolisian.
Dalam video yang terpisah juga terlihat seorang massa beralmamater merah marun dipukuli hingga tergeletak tak berdaya, dan ditendang oleh personil kepolisian.
Menanggapi kondisi tersebut, Cipayung Plus Sumut mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polrestabes Medan.
Daniel Sigalingging mempertanyakan prosedur apa yang dipakai hingga polisi melakukan tindakan jauh dari menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kami sama sekali tidak ada melakukan serangan kepada aparat kepolisian, lalu mereka membabi buta menyerang kami, bahkan beberapa yang berniat menolong pun dipukuli tanpa ampun,” ucap Daniel Sigalingging, Jumat (14/04/2023).
Ketua GMNI Sumut ini juga menyampaikan bahwa belasan massa aksi sempat dirawat intensif di RS Santa Elisabeth Medan untuk mendapatkan perawatan.
“Kami kecam tindakan yang tidak manusiawi ini. Mereka sambil tersenyum dan tertawa menghajar kami seolah suatu yang menyenangkan memukuli mahasiswa,” lanjut Daniel.
Menyikapi kondisi ini Cipayung Plus akan melakukan laporan ke Propam Polda Sumut.
“Kami juga mengundang seluruh media hadir dalam konferensi pers yang akan kami lakukan Sabtu 15 April 2023, semua akan kami beberkan di sana,” tandas Daniel.
Senada dengan itu, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara juga mengecam tindakan represif aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh Cipayung Plus Sumatera Utara yang mendesak Erick Tohir mundur dari Jabatannya Menteri BUMN,Sabtu (15/04/2023)
Ketua Umum DPD IMM Sumut, Arif Bone menyampaikan,kekecewaannya atas tindakan refresif yang di lakukan aparat kepolisian di lapangan saat mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara,di seputaran lapangan merdeka Medan,Kota Medan,Kamis 13 April 2023.
Menurut Arif Bone, terjadinya aksi kerusuhan yang terjadi saat unjuk rasa yang awalnya berjalan aman dan tertib serta damai tidak bisa di lepaskan dari tindakan refresifitas di duga oleh aparat kepolisian.
” Sangat di sayangkan,aparat kepolisian memukul mundur massa aksi para Mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya di hadapan masyarakat umum. Saya menyimpulkan represiritas ini bukan karena kami yang tidak bisa di amankan,tetapi di duga seperti sudah di rencanakan agar kami harus di pukul oleh aparat kepolisian saat di lapangan.Karena kami menduga, sebelum keributan dengan Mahasiswa terjadi,terlihat Kabag Ops yang terakhir memimpin barisan memberikan perintah dengan menggunakan sebuah Toa berwarna merah,” kata Arif Bone ketika di hubungi team wartawan melalui lewat via WhatsApp,Jumat malam 14 April 2023.
Atas peristiwa tersebut, sedikitnya belasan Mahasiswa menjadi korban dan saat ini sedang mengalami perawatan intensif di Rumah Sakit. Bahkan,sudah di visum.
”Ada yang mengalami luka memar dan harus berdarah di sekitar leher dan kepala.Dan itu di alami Ketua Umum DPD IMM Sumatera Utara dan Ketua DPD GMNI Sumatera Utara. Kami berharap perhatian dari Bapak Kapolri agar kasus ini dapat di ungkap seadil-adilnya,” tegas Arif Bone.
Sementara itu, Irfan Novri, Bidang Hikmah dan Politik Kebijakan Publik DPD IMM Sumatera Utara menyebutkan,tindakan dari aparatur Negara hari ini sangat tidak terpuji dan seolah-olah di jadikan alat untuk mengintimidasi atau pun menghambat masyarakat dan Mahasiswa dalam menyuarakan kebebasan berpendapat di muka umum.
”Apakah Rakyat harus diam, atau kami Mahasiswa tidak boleh menyampaikan aspirasi di Negara ini,” ucapnya.
Sulhan Batubara,Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Sumatera Utara menyebutkan,Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.Hak untuk menyatakan pendapat,sebagai bagian dari hak asasi manusia,di atur secara khusus melalui Undang-Undang (UU) Nomor : 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Iya mengatakan, Polisi Republik Indonesia hari ini khususnya di Sumatera Utara jauh dari kata melayani dan mangayomi masyarakat. Seharusnya kepolisian mampu meredam atau membubarkan aksi unjuk rasa dengan cara-cara yang humanis,bukan malah sebaliknya melakukan kekerasan.
”Kami minta agar Polda Sumatera Utara segera di evaluasi besar- besaran atas kejadian yang terjadi kemarin.Usut tuntas siapa yang bertanggung jawab,karena saat aksi baku hantam terjadi para Mahasiswa tidak satu pun melakukan perlawanan atau membalas.Bahkan meminta ampun juga tidak di hiraukan,” tambahnya,Jumat (14/04/2023).
Lanjut Ketua Umum DPD IMM Sumut,Arifuddin Bone dengan tegas menyebutkan, Kapolrestabes Medan Valentino Tatareda dan Waka Polrestabes Medan AKBP Dr Yudi H Setiawan serta Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muis,di nilai gagal sebagai pimpinan sehingga harus di copot dari Jabatannya.
”Sebagai pimpinan mereka gagal menjalankan tugas khususnya dalam pengamanan aksi kemarin,” tutup Arifuddin Bone,Ketua Umum DPD IMM Sumut.
Sangat disayangkan, guna mencari kebenaran terkait kasus tersebut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Tatareda saat dikonfirmasi kru media ini masih belum memberi klarifikasi atas pernyataan Cipayung Plus. (Gung)