Batubara,mediasurya.id – Pasca pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024, Warga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan terhadap potensi praktik Oknum-oknum dugaan jual beli jabatan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Batubara. Masyarakat berharap kepemimpinan baru di daerah mereka berjalan dengan bersih dan transparan, tanpa adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Jum’at. (28/2/2025)
Seperti yang diketahui, dugaan bjual beli jabatan sering kali menjadi masalah di Pemerintahan Daerah. Pejabat yang membayar untuk mendapatkan posisi strategis cenderung lebih fokus pada pengembalian modal dibandingkan dengan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kinerja pemerintahan, terutama dalam hal pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rudi Lubis, salah satu warga Kuala Tanjung Batubara yang ditemui di warung kopi simpang Kuala Tanjung, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi penyimpangan ini. “Kami sangat berharap Bupati dan Wakil Bupati yang baru ini menjalankan Pemerintahan dengan jujur dan tidak terlibat dugaan jual beli jabatan. KPK juga harus turun tangan untuk mengawasi agar pemerintahan berjalan bersih dan transparan,” ujarnya.
Sementara itu kasus jual beli jabatan di berbagai daerah, KPK sendiri telah berulang kali menindak kasus jual beli jabatan di berbagai daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kementerian. Lembaga antikorupsi ini juga mengingatkan kepala daerah terpilih agar tidak tergoda melakukan praktik kotor tersebut, karena konsekuensinya bisa berujung pada proses hukum yang tegas.
Selain pengawasan KPK, masyarakat juga diimbau untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi korupsi dalam pemerintahan. Dengan adanya partisipasi aktif warga, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan di Kabupaten Batubara dapat benar-benar terwujud.
“Kami ingin pemimpin yang amanah, fokus pada pembangunan ekonomi, bukan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Kalau ada indikasi dugaan jual beli jabatan, sebaiknya segera ditindak agar tidak merusak sistem pemerintahan,” tambah Rudi.
Dengan pengawasan ketat dari KPK serta dukungan penuh dari masyarakat, diharapkan Kabupaten Batubara bisa memiliki pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.(Red/Tim)